BALIKPAPAN — Kasus dugaan penipuan dan penggelapan senilai Rp20 miliar kembali menjadi sorotan publik menjelang sidang perdana yang dijadwalkan berlangsung pada 28 April 2026 di Pengadilan Negeri Balikpapan. Perhatian tak hanya tertuju pada substansi perkara, tetapi juga pada status tahanan kota yang diberikan kepada tersangka berinisial HA.
Perkara yang menyeret seorang pengusaha hotel tersebut dipastikan telah resmi masuk tahap persidangan. Juru bicara pengadilan, Ari Siswanto, menyampaikan bahwa berkas perkara telah teregister dan siap untuk diuji di hadapan majelis hakim. Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), sidang akan dipimpin oleh Ketua Majelis Indah Novi Susanti, dengan anggota Risdianto dan Imran Marannu Iransyah.
Jaksa penuntut umum disebut telah menyiapkan berbagai alat bukti, mulai dari dokumen transaksi seperti invoice, Purchase Order (PO), Delivery Order (DO), hingga rekam jejak transfer perbankan. Seluruhnya akan menjadi dasar pembuktian dalam kasus yang telah bergulir sejak 2014 tersebut.
Namun, keputusan penahanan tersangka memicu polemik. HA tidak ditahan di rumah tahanan negara, melainkan berstatus tahanan kota dengan pengawasan terbatas di wilayah Balikpapan. Pihak kejaksaan menyebut kebijakan itu diambil karena tersangka dinilai kooperatif, memiliki jaminan keluarga, serta alasan kesehatan.
Di sisi lain, korban berinisial JM mengungkapkan kekhawatiran. Ia menilai status tersebut berpotensi menghambat proses hukum. “Yang kami butuhkan sederhana: kejelasan dan keadilan,” ujarnya tegas.
Dalam putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, kerugian korban bahkan diakui mencapai Rp20,5 miliar. Namun hingga kini, kewajiban tersebut belum juga dipenuhi. Publik pun menanti, apakah persidangan kali ini akan menjadi titik terang atau justru kembali memperpanjang ketidakpastian hukum.
Sidang 28 April Jadi Penentu, Status Tahanan Kota Bayangi Kasus Penggelapan Besar di Balikpapan
