BALIKPAPAN – Pendidikan di Kawasan IKN harus Melakukan Percepatan, agar tak ada Perbedaan dengsn Sekolah di IKN dan di KIPP dari sistem Pembelajarannya.
“Dalam upaya meningkatkan pendidikan di daerah dengan akses jalan sulit, Kementerian Pendidikan telah mengambil langkah-langkah penting. Sejak tahun 2023, Kementerian telah meluncurkan serangkaian program percepatan pendidikan di Kawasan Tertinggal (IKN),” kata Kepala Balai Guru Penggerak Kalimantan Timur Wiwik Setiawati
“Langkah ini mendapat dukungan dari Direktorat di bawah Kementerian, serta guru-guru penggerak yang berperan aktif,” ujarnya
Wiwik menjelaskan bahwa. Balai Guru Penggerak turut serta dalam menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dengan berbagai stakeholder, termasuk dinas, kepala sekolah, siswa, guru, dan orangtua murid. Dalam FGD ini, mereka diminta untuk berbagi harapan dan mimpi terkait pembangunan pendidikan di IKN. Berdasarkan masukan dari berbagai pihak, berbagai program telah dirancang.
Salah satu program unggulan adalah pelatihan khusus bagi guru-guru di IKN. Selain mengadopsi modul dari guru penggerak, program ini juga mencakup pendampingan dan pelatihan langsung oleh guru-guru berpengalaman. Program tersebut telah dimulai dengan sukses, termasuk pelaksanaan Pertemuan Tahunan (PTM) dan rencana PTM berikutnya.
Tak hanya itu, ada juga program kemitraan untuk guru PAUD, di mana mereka akan mendapatkan magang di sekolah PAUD di Yogyakarta. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dorongan tambahan bagi pendidikan di tingkat prasekolah.
Namun, tantangan tetap ada. “Terutama di Kawasan Tertinggal yang berada di sekitar Kawasan Industri dan Kawasan Pariwisata Prioritas (KIPP), kesenjangan antara sekolah di IKN dan KIPP masih terasa,” jelasnya.
Meskipun demikian, antusiasme anak-anak di IKN terhadap pendidikan terus meningkat, menunjukkan bahwa mereka adalah bagian integral dari perubahan menuju pendidikan yang lebih baik di daerah mereka Ibu Kota Nusantara.(oki)