BALIKPAPAN – Perum Bulog Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara) mengadakan audensi dengan Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DP3) Kota Balikpapan pada Kamis (17/1). Agenda ini bertujuan mensosialisasikan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang revisi Harga Pembelian Pemerintah (HPP) serta ketentuan rafaksi harga gabah dan beras. Dalam aturan ini, Bulog akan membeli hasil panen petani sesuai harga yang telah ditetapkan.
Sri Wahjuningsih, Kepala DP3 Balikpapan, menyambut baik inisiatif tersebut. Meskipun Balikpapan bukan daerah sentra produksi gabah, kota ini memiliki potensi pertanian yang signifikan. “Balikpapan memiliki 97 hektare lahan sawah, namun baru 29 hektare yang dimanfaatkan untuk produksi padi, dengan hasil rata-rata mencapai 3,5 ton per hektare,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa petani di daerah Teritip, Balikpapan Timur, memproduksi beras berkualitas. “Beras dari Teritip ini ketika dimasak hasilnya pulen dan menyerap air dengan baik. Selain menanam padi, mereka juga menanam jagung dan berkebun karet,” ujarnya. Namun, mayoritas petani lebih mengandalkan hasil kebun karet sebagai sumber penghasilan utama, sehingga bertani padi dilakukan sebagai rutinitas tambahan.
Selama ini, petani hanya menjual gabah ke pasar lokal dan tengkulak. Melalui program Bulog, pemerintah berharap dapat memberikan solusi pasar yang stabil bagi petani lokal.
Pimpinan Wilayah Bulog Kaltimtara, Mersi Windrayani, menegaskan komitmennya menyerap hasil panen petani sesuai spesifikasi. “Kami menetapkan tingkat kerusakan maksimal 25 persen agar gabah atau beras bisa dibeli,” ujarnya.
Harga Gabah Kering Panen (GKP) ditetapkan Rp 6.500 per kilogram, dengan kadar air maksimal 25 persen dan kotoran 10 persen. Jika tidak memenuhi standar, harga akan disesuaikan melalui tabel rafaksi.
Bulog berharap produksi padi di Balikpapan meningkat, sehingga dapat mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.(oki)
