Balikpapan – Anggota Komisi IV DPRD Balikpapan menyoroti praktik sejumlah sekolah yang dinilai masih membebani orang tua siswa dengan kewajiban membeli berbagai jenis seragam, di luar yang telah disediakan oleh pemerintah. Hal ini disampaikan saat ditemui di Kantor DPRD Balikpapan pada Selasa (22/7/2025).
“Kalau masalah seragam sekolah, yang dari pemerintah itu kan baru satu, yaitu baju putih. Pemerintah dapat tiga baju, tapi yang diterima baru satu. Ini sebenarnya bantuan yang sangat bagus dari pemerintah,” ujar Anggota Komisi IV tersebut.
Namun, ia menyayangkan masih adanya sekolah yang terkesan ‘membisniskan’ seragam, dengan menjual berbagai jenis seragam tambahan yang tidak semuanya dibutuhkan secara mutlak.
“Saya teringat PAUD, yang memang hanya satu seragam. Tapi untuk tingkat SMP atau lebih banyak, kalau sudah ada bantuan dari pemerintah, sebaiknya jangan lagi membebani orang tua. Kalaupun misalnya butuh satu almamater, ya silakan, tapi jangan berlebihan,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa meskipun pendidikan disebut gratis, kenyataannya tetap ada banyak biaya tambahan yang harus ditanggung orang tua.
“Biaya pendidikan itu, meski diklaim gratis, nyatanya tidak sepenuhnya gratis. Kita tahu, inflasi tertinggi salah satunya justru ada di sektor pendidikan. Jadi kalaupun ada tambahan seragam, jangan terlalu mahal dan jangan terlalu banyak,” katanya.
Menurutnya, orang tua siswa kini dihadapkan pada pembelian berbagai jenis seragam, seperti baju batik, rompi, baju pramuka olahraga, yang jumlahnya bisa sampai tiga potong. “Ini sangat membebani. Sudah dapat dari pemerintah, eh disuruh beli kaos, rompi, baju olahraga, pramuka, batik macam macam kasihan orang tua,” tutupnya
HJ IIm Komisi IV DPRD Balikpapan Soroti Pembebanan Biaya Seragam Sekolah Tambahan di luar Seragam Gratis kepada Orang Tua
