BALIKPAPAN — Konflik terkait gaji pekerja yang belum dibayarkan perusahaan Encona kembali mengemuka dalam rapat Komisi IV DPRD Balikpapan yang digelar di kantor DPRD pada Selasa (25/11/2025). Ketua Komisi IV Gasali menyampaikan pernyataan tegas, bahwa pihak yang harus bertanggung jawab penuh atas persoalan ini bukan hanya subkontraktor, tetapi juga pemilik proyek utama, yakni RDMP JO Balikpapan.
Menurut Gasali, persoalan keterlambatan pembayaran gaji bukan lagi hal sepele. Sudah dilakukan pertemuan berulang kali, namun hingga saat ini belum ada titik temu atau langkah penyelesaian konkrit. “Sampai hari ini, pertemuan ke sekian kalinya tetap belum ada kesepakatan. Kami dari Komisi IV meminta agar hak pekerja segera dibayarkan,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa DPRD tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan hak-hak tenaga kerja di Balikpapan dilindungi. Gasali menilai bahwa para pekerja telah dirugikan, sementara pihak-pihak yang bertanggung jawab belum menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Ketika ditanya siapa yang seharusnya bertanggung jawab, Gasali menjawab lugas. “Kalau bicara salahnya siapa, titik merahnya jelas ada di PT Encona. Ini subkon yang kabur dari pekerjaan, meninggalkan kewajiban, dan tidak menyelesaikan gaji tenaga kerjanya,” ujarnya.
Namun ia menegaskan bahwa tanggung jawab tidak berhenti pada subkon yang bermasalah saja. RDMP JO sebagai pemberi pekerjaan wajib ikut menanggung penyelesaian masalah. “PT Encona ini hanyalah subkon dari RDMP JO. Karena itu, kami menyebut bahwa tanggung jawab terbesar ada pada RDMP JO. Mereka harus menyelesaikan hak-hak pekerja ini,” kata Gasali.
Ia menambahkan bahwa struktur pekerjaan dalam proyek besar seperti RDMP tidak boleh menjadi alasan untuk melepaskan tanggung jawab. Setiap pihak yang berada dalam rantai pengerjaan proyek harus memastikan pekerja tidak dirugikan, apalagi sampai ditinggalkan tanpa kejelasan.
“Bagaimana pun, sebagai pemberi pekerjaan, RDMP JO harus bertanggung jawab. Para pekerja ini adalah masyarakat kita, tenaga kerja kita, dan generasi yang harus kita lindungi hak-haknya,” tegasnya.
Gasali menutup rapat dengan penekanan bahwa Komisi IV akan terus mengawal kasus ini hingga hak pekerja benar-benar diselesaikan. Ia menyerukan agar semua pihak berhenti saling lempar tanggung jawab dan segera menuntaskan persoalan yang sudah berlarut-larut.
“Cari solusi, duduk bersama, dan bayarkan hak pekerja. Itu saja inti masalahnya,” tegasnya.
