BALIKPAPAN – Inflasi di Kota Balikpapan mengalami peningkatan pada Oktober 2026. Berdasarkan data Indeks Harga Konsumen (IHK), Balikpapan mencatat inflasi sebesar 0,15 persen secara bulanan (month to month/mtm), naik dibandingkan September 2026 yang sebesar 0,08 persen. Sementara itu, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) justru mengalami deflasi sebesar 0,18 persen, setelah pada bulan sebelumnya mencatat inflasi 0,56 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Balikpapan, Robi Ariadi, mengatakan peningkatan inflasi di Balikpapan terutama dipengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura dan tarif angkutan udara. Sedangkan deflasi di PPU didorong penurunan harga ikan, daging ayam ras, serta aneka bawang.
“Secara tahunan, inflasi Balikpapan tercatat sebesar 4,06 persen, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,93 persen. Sementara inflasi tahunan PPU mencapai 4,50 persen, naik dari 4,18 persen pada September 2026,” kata Robi dalam keterangan resminya, 2 November 2026.
Ia menjelaskan, angka inflasi tahunan kedua wilayah tersebut berada di atas inflasi gabungan empat kabupaten/kota IHK di Kalimantan Timur sebesar 4,04 persen dan inflasi nasional sebesar 3,23 persen. Adapun inflasi tahun kalender hingga Oktober 2026 tercatat sebesar 2,71 persen di Balikpapan dan 3,92 persen di PPU.
Menurutnya, inflasi Balikpapan pada Oktober terutama disumbang kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,06 persen secara bulanan.
Lima komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap inflasi yakni sawi hijau, jagung manis, kacang panjang, tomat, dan angkutan udara.
“Kenaikan harga sawi hijau dan kacang panjang disebabkan menurunnya pasokan dari petani lokal Balikpapan dan wilayah sekitarnya akibat kondisi cuaca El Niño yang memengaruhi tingkat produksi,” ujarnya.
Sementara itu, kenaikan harga jagung manis dan tomat dipengaruhi berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi, khususnya Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut terjadi di tengah permintaan masyarakat yang masih relatif kuat.
Robi menerangkan, kenaikan tarif angkutan udara juga turut memberikan tekanan terhadap inflasi. Hal ini seiring diberlakukannya kembali fuel surcharge maksimal 40 persen dari tarif batas atas mulai 1 Oktober 2026, mengikuti rata-rata harga avtur yang mencapai Rp23.315 per liter.
Di sisi lain, tekanan deflasi Balikpapan terutama berasal dari kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan andil sebesar 0,02 persen.
Lima komoditas yang menjadi penyumbang deflasi terdalam adalah ikan layang, ikan tongkol, emas perhiasan, semangka, dan bayam.
“Penurunan harga ikan layang dan ikan tongkol didukung meningkatnya hasil tangkapan nelayan di perairan Balikpapan dan sekitarnya. Kondisi gelombang laut yang kembali normal membuat pasokan ikan di pasar meningkat,” terangnya.
Selain itu, penurunan harga emas perhiasan sejalan dengan pelemahan harga emas global. Sementara harga semangka dan bayam turun karena meningkatnya pasokan dari daerah sentra produksi maupun petani lokal.
Berbeda dengan Balikpapan, deflasi di Kabupaten PPU terutama bersumber dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,24 persen.
Komoditas yang memberikan kontribusi terbesar terhadap deflasi PPU meliputi ikan tongkol, ikan layang, daging ayam ras, bawang merah, dan bawang putih.
Robi menyebutkan, penurunan harga ikan tongkol dan ikan layang didukung kondisi gelombang laut yang relatif membaik dibandingkan puncak gelombang tinggi pada Agustus lalu. Hal tersebut berdampak terhadap peningkatan hasil tangkapan nelayan lokal.
“Untuk daging ayam ras, penurunan harga didukung peningkatan produksi di tingkat peternak, sementara permintaan relatif stabil sehingga pasokan di pasar tetap tersedia dengan harga normal,” jelasnya.
Penurunan harga bawang merah juga didukung meningkatnya frekuensi operasi pasar hingga tingkat kelurahan, kecukupan stok, serta kelancaran distribusi dari daerah sentra produksi di Jawa dan Sulawesi. Adapun harga bawang putih turun seiring tingginya pasokan impor yang mendukung ketersediaan stok di pasar.
Meski demikian, PPU masih mengalami tekanan inflasi dari kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil sebesar 0,03 persen secara bulanan.
Komoditas penyumbang inflasi di wilayah tersebut antara lain tomat, kacang panjang, sawi hijau, cabai merah, dan cabai rawit. Kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura itu dipengaruhi penurunan pasokan dari daerah sentra produksi akibat kondisi cuaca El Niño, di tengah permintaan yang masih kuat.
TPID Perkuat Pengendalian Inflasi
Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Balikpapan dan PPU terus memperkuat berbagai langkah pengendalian melalui Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).
Robi mengatakan, implementasi program tersebut dilakukan melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), Pasar Murah, dan Operasi Pasar (OP) secara tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat sasaran.
“Stabilisasi harga terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan, termasuk melalui pemantauan harga serta penguatan distribusi agar ketersediaan stok komoditas pangan strategis tetap terjaga,” ungkapnya.
Sepanjang Oktober 2026, TPID Balikpapan melaksanakan GPM secara periodik melalui sinergi dengan Bulog sebanyak empat kali seminggu, serta kegiatan yang diinisiasi Bulog sebanyak lima kali seminggu.
Upaya tersebut diperkuat dengan GPM dan operasi pasar LPG 3 kilogram pada 21-23 Oktober 2026 dalam rangka Hari Pangan Sedunia. Selain itu, dilaksanakan pasar murah mobile di sejumlah kawasan perumahan, Gerakan Stabilisasi Inflasi Terkendali (GESIT) Sembako Murah pada 13-31 Oktober 2026, serta optimalisasi Kios Penyeimbang Manuntung di Pasar Klandasan dan Pasar Pandan Sari.
Sementara itu, di Kabupaten PPU, GPM dilaksanakan pada 15 dan 21 Oktober 2026, disertai operasi pasar sembako dan LPG 3 kilogram pada 14-15 Oktober 2026.
Dari sisi produksi, penguatan pangan lokal dilakukan melalui penyebaran bibit hortikultura di Balikpapan dan pengembangan kawasan cabai seluas 10 hektare di Kabupaten Paser dengan dukungan Kementerian Pertanian.
BI bersama pemerintah daerah juga memperkuat kelancaran distribusi melalui koordinasi penyaluran BBM bersama Pertamina Patra Niaga pada 1 Oktober 2026. Selain itu, dilakukan rapat koordinasi integrasi penguatan stabilisasi harga pangan pada 14 Oktober 2026.
Upaya memperluas kerja sama antar daerah (KAD) juga terus dilakukan. Pada 16 Oktober 2026, telah dilakukan penjajakan kerja sama antara Balikpapan dan PPU dengan Kabupaten Enrekang serta Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan.
El Niño Jadi Risiko Tekanan Inflasi
Lebih lanjut, Robi mengingatkan sejumlah risiko yang berpotensi meningkatkan tekanan inflasi ke depan. Salah satunya adalah kondisi El Niño yang diperkirakan masih berlanjut hingga awal 2027.
Menurutnya, kondisi tersebut berisiko memengaruhi produksi dan pasokan pangan akibat keterlambatan penanaman, keterbatasan air, hingga potensi gagal panen yang dapat menurunkan produktivitas pertanian.
“Risiko El Niño perlu terus diantisipasi karena dapat memengaruhi tingkat produksi dan pasokan pangan. Karena itu, diperlukan langkah mitigasi yang konsisten dan berkelanjutan agar inflasi tetap terkendali,” tegasnya.
Selain faktor cuaca, ketergantungan pasokan pangan dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan juga menjadi tantangan tersendiri. Pasalnya, fluktuasi harga minyak global berpotensi meningkatkan biaya logistik dan berdampak terhadap harga komoditas pangan, khususnya kelompok volatile food.
Ketersediaan serta kelancaran distribusi energi juga perlu dijaga untuk mengantisipasi potensi kelangkaan stok akibat meningkatnya permintaan BBM dan LPG. Di sisi lain, perluasan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada triwulan IV 2026 berpotensi meningkatkan kebutuhan komoditas pangan.
Robi menambahkan, penguatan kerja sama pasokan dengan daerah sentra produksi menjadi salah satu langkah penting untuk mengantisipasi berbagai risiko tersebut.
“Kami bersama pemerintah daerah melalui TPID Balikpapan, PPU, dan Paser terus memperkuat sinergi dalam menjaga pasokan pangan dan mengendalikan inflasi daerah, termasuk melalui perluasan kerja sama antar daerah,” jelasnya.
Ia menyampaikan, pada akhir November 2026, BI Balikpapan bersama TPID Balikpapan, PPU, dan Paser berencana menjalin kerja sama pasokan dengan Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.
Kerja sama tersebut menjadi bagian dari optimalisasi program pengendalian inflasi daerah yang telah tertuang dalam peta jalan (roadmap) pengendalian inflasi daerah 2025-2027.
“Ke depan, kami akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pihak melalui wadah TPID dan mendorong pelaksanaan GPIPS secara konsisten, terukur, serta berkesinambungan. Dengan demikian, inflasi daerah diharapkan tetap berada dalam rentang sasaran inflasi nasional 2026, yakni 2,5 persen plus minus 1 persen,” pungkasnya.
