Program JKN Kian Kuat, BPJS Kesehatan Catat 282,7 Juta Peserta dan Layanan Digital Meningkat
Jakarta – BPJS Kesehatan memaparkan capaian pengelolaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan laporan keuangan tahun 2025 dalam agenda Public Expose Pengelolaan Program dan Keuangan BPJS Kesehatan Tahun 2025 yang digelar di Jakarta, Rabu (2/7/2026). Mengusung tema “JKN Kuat, Rakyat Sehat, Ekonomi Melesat”, forum ini menegaskan komitmen BPJS Kesehatan dalam menjaga keberlanjutan program sekaligus meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menyampaikan bahwa hingga 31 Desember 2025 jumlah peserta JKN telah mencapai 282,7 juta jiwa atau sekitar 98,7 persen dari total penduduk Indonesia. Sepanjang tahun 2025, peserta memanfaatkan layanan kesehatan lebih dari 725 juta kali, atau rata-rata 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari.
“Program JKN bukan sekadar memberikan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga menjadi fondasi untuk menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing,” ujar Prihati dalam Public Expose.
Transformasi digital juga menjadi salah satu capaian penting. Aplikasi Mobile JKN telah dimanfaatkan sebanyak 81,95 juta kali, sementara layanan administrasi melalui PANDAWA mencatat 36,1 juta transaksi. Di sisi lain, Care Center 165 melayani 2,2 juta transaksi, sedangkan layanan Virtual Office (VIOLA) membukukan 421.812 transaksi sepanjang 2025. Berbagai inovasi tersebut dinilai semakin memudahkan masyarakat mengakses layanan JKN tanpa harus datang ke kantor BPJS Kesehatan.
Selain memperkuat layanan digital, BPJS Kesehatan juga terus memperluas akses layanan langsung kepada masyarakat. Hingga akhir 2025, BPJS Kesehatan memiliki 1 kantor pusat, 12 kantor kedeputian wilayah, 126 kantor cabang, dan 387 kantor kabupaten/kota. Layanan BPJS Keliling mencatat 698.227 transaksi, sedangkan pelayanan di Mal Pelayanan Publik mencapai 736.268 transaksi. Dukungan juga datang dari 6.281 Agen PESIAR dan 1.171 Kader JKN yang aktif memberikan edukasi dan membantu masyarakat di berbagai daerah.
Dari sisi pembiayaan, BPJS Kesehatan mencatat beban jaminan kesehatan sebesar Rp191,33 triliun pada 2025, meningkat Rp15,2 triliun dibandingkan tahun sebelumnya. Penyakit katastropik masih menjadi penyerap biaya terbesar, yakni sekitar 26,3 persen dari total biaya pelayanan kesehatan. Penyakit jantung menempati posisi tertinggi dengan biaya mencapai Rp17,3 triliun, disusul gagal ginjal Rp13,3 triliun, kanker Rp10,3 triliun, dan stroke Rp7,2 triliun.
Meski beban pelayanan terus meningkat, BPJS Kesehatan menilai hal tersebut mencerminkan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Kecepatan pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan juga terus diperbaiki dengan rata-rata waktu penyelesaian 13,64 hari kalender, lebih cepat dibanding ketentuan yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, BPJS Kesehatan juga memaparkan hasil kajian yang menunjukkan Program JKN tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional melalui peningkatan produktivitas masyarakat, penciptaan lapangan kerja, serta perlindungan masyarakat dari risiko kemiskinan akibat biaya kesehatan.
“Keberhasilan Program JKN merupakan hasil kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Kami akan terus memperkuat kualitas layanan dan menjaga keberlanjutan program agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” tutup Prihati.
